Rancangan Undang-Undang Hak Cipta

Sumber:  Situs web jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementrian Riset dan Teknologi

Template:Bahasa RUU Template:Clear

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:
a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
c. bahwa perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dipandang perlu untuk diselaraskan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta;


Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.


Contents

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Hak Cipta adalah hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
  2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama menciptakan suatu Ciptaan.
  3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni,dan sastra yang diekspresikan atau diwujudkan dalam bentuk nyata.
  4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
  5. Publikasi adalah kegiatan untuk menjadikan suatu salinan Ciptaan atau Fonogram dapat tersedia untuk publik dalam jumlah tertentu, baik untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepemilikannya.
  6. Perbanyakan adalah kegiatan untuk membuat satu atau lebih salinan Ciptaan dan / atau Fonogram dengan cara atau bentuk apapun, baik secara permanen atau temporer.
  7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan menggunakan alat apa pun.
  8. Perangkat lunak komputer adalah satu atau sekumpulan program Komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
  9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram atau Lembaga Penyiaran.
  10. Pelaku Pertunjukan adalah penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, ekspresi budaya tradisional atau karya seni lainnya, termasuk aktor drama dan/ atau film.
  11. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Menteri.
  12. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
  13. Fiksasi adalah perekaman suara, gambar, atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, diperbanyak atau dikomunikasikan melalui suatu alat.
  14. Fonogram adalah fiksasi suara-suara pertunjukan atau suara-suara lain, atau representasi suara-suara, dan tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lain.
  15. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lain.
  16. Pengomunikasian Kepada Publik adalah pentransmisian melalui kabel atau tanpa kabel suatu Ciptaan, pertunjukan, Fonogram, atau penyiaran dengan cara sedemikian rupa, sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal, termasuk penyediaan suatu Ciptaan atau karya lain, agar dapat diakses oleh publik dari tempat dan waktu yang mereka pilih.
  17. Pendistribusian Kepada Publik adalah pengedaran Ciptaan asli atau salinannya, fiksasi pertunjukan, atau Fonogram melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan, dengan tujuan mengedarkan, menjual kepada masyarakat, atau pengalihan kepemilikannya.
  18. Informasi Manajemen Hak Cipta adalah segala informasi yang menunjukan Pencipta, Ciptaan, Pelaku Pertunjukan, pertunjukan, Produser Fonogram, Fonogram, Lembaga Penyiaran, karya siaran, Pemegang Hak Cipta menurut undang-undang ini, atau informasi tentang syarat dan ketentuan penggunaan Ciptaan, pertunjukan, Fonogram atau siaran, dan segala nomor atau kode yang menunjukan informasi, dimana informasi tersebut merupakan lampiran salinan Ciptaan, fiksasi pertunjukan, Fonogram atau fiksasi siaran, atau tampilan yang berkaitan dengan penyiaran, pengomunikasian atau penyediaan kepada publik atas Ciptaan, fiksasi pertunjukan, Fonogram atau siaran.
  19. Sarana Kontrol Teknologi adalah setiap teknologi, perangkat atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemegang Hak Terkait dan atau dilarang peraturan perundang-undangan.
  20. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  21. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
  22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah organisasi non pemerintah yang berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola sebagian hak ekonominya untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
  23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum.
  24. Setiap orang adalah setiap orang perseorangan atau korporasi.
  25. Hari adalah hari kerja.

BAB II LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Kesatu: Fungsi Hak Cipta

Pasal 2

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata.
(2) Hak eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hak ekonomi dan hak moral.


Bagian Kedua: Hak Ekonomi

Pasal 3

(1) Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya melaksanakan:
a. Perbanyakan atas Ciptaan;
b. Penerjemahan atas Ciptaan;
c. Adaptasi, aransemen, atau transformasi lain atas Ciptaan;
d. Pendistribusian Kepada Publik atas Ciptaan;
e. Penyewaan atas Ciptaan asli atau salinan baik yang berupa sinematografi, Ciptaan yang disatukan dalam Fonogram, atau Perangkat Lunak Komputer;
f. Pertunjukan atas Ciptaan;
g. Penyiaran atas Ciptaan; atau
h. Pengomunikasian Kepada Publik atas Ciptaan.
(2) Pendistribusian Kepada Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku terhadap Ciptaan asli atau salinan Ciptaan yang telah dijual atau telah dialihkan kepemilikannya di mana pun oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
(3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Perangkat Lunak Komputer dalam hal Perangkat Lunak Komputer tersebut bukan merupakan obyek yang esensial dari penyewaan.

Pasal 4

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak, dilarang menggunakan perangkat lunak komputer untuk tujuan komersial.
Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan perangkat lunak komputer milik orang lain untuk tujuan komersial.

Bagian Ketiga: Sifat dan Pengalihan Hak Cipta

Pasal 5

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud.
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wakaf;
d. wasiat;
e. perjanjian tertulis; atau
f. sebab sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan.

Pasal 6

(1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak dialihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta itu.
(2) Hak ekonomi yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
(3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak ekonomi yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak ekonomi itu.

Pasal 7

Hak Cipta tidak dapat disita kecuali hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Pasal 8

(1) Hak Cipta atas suatu Ciptaan yang sudah, belum, atau tidak dipublikasikan, didistribusikan kepada publik atau dikomunikasikan kepada publik setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Keempat: Pencipta

Pasal 9

(1) Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan atau yang namanya disebutkan dalam surat pendaftaran ciptaan dan/atau Daftar Umum Ciptaan dianggap sebagai Pencipta, kecuali terbukti sebaliknya.
(2) Ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta, kecuali terbukti sebaliknya.

Pasal 10

(1) Ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
(2) Dalam hal Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang menghimpun dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.


Pasal 11

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya ialah orang yang merancang Ciptaan itu.


Pasal 12

(1) Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
(3) Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 13

Jika suatu badan hukum mempublikasikan, mendistribusikan kepada publik, atau mengomunikasikan kepada publik suatu Ciptaan berasal darinya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Pencipta, badan hukum tersebut dianggap sebagai Pencipta, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Kelima: Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 14

(1) Negara memegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan masyarakat pengembannya.
(2) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat pengembannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
(2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
(3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
(4) Pelaksanaan kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.
(5) Menteri membuat daftar hasil Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).


Bagian Keenam: Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 16

(1) Dalam Undang Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, pahatan, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l. karya sinematografi;
m. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
n. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
o. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan perangkat lunak komputer atau media lainnya,
p. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
q. permainan video
r. teknologi informatika; dan
s. perangkat lunak komputer.
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf m dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum dipublikasikan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.


Bagian Ketujuh: Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 17

Hasil karya yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta mencakup:
a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
b. kreasi tentang gambar, tulisan, atau tanda-tanda yang digunakan sebagai merek;
c. setiap ide, prosedur, sistem, metode operasi, konsep, prinsip, penemuan atau data sekalipun diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; atau
d. alat, benda, atau produk yang diciptakan semata-mata untuk memecahkan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.


Pasal 18

Tidak ada Hak Cipta atas:
a. hasil rapat terbuka lembaga lembaga Negara;
b. peraturan perundang undangan;
c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
d. putusan pengadilan atau penetapan hakim;
e. Kitab suci atau simbol keagamaan; atau
f. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan badan sejenis lain.


Bagian Kedelapan: Pembatasan Hak Cipta

Pasal 19

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:
a. Publikasi, Pendistribusian Kepada Publik, Pengomunikasian Kepada Publik, dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
b. Publikasi, Pendistribusian Kepada Publik, Pengomunikasian Kepada Publik, dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu dipublikasikan, didistribusikan kepada publik, dikomunikasikan kepada publik, dan/atau diperbanyak;
c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
d. apabila tindakan berupa pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait dan pencipta atau pihak terkait dimaksud menyatakan tidak berkeberatan atas pelanggaran tersebut. (dari pasal 88)


Pasal 20

Penggunaan, pengambilan, perbanyakan, perubahan suatu Ciptaan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebutkan atau dicantumkan hanya untuk keperluan:
a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun bagian yang substansial, untuk keperluan keamanan umum, pelaporan administrasi maupun legislatif, serta pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun bagian yang substansial, untuk keperluan:
1. ceramah yang semata mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
2. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
d. perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;
e. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan.


Pasal 21

(1) Perbanyakan sebanyak 1 (satu) salinan, atau adaptasi Perangkat Lunak Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah salinan Perangkat Lunak Komputer dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, apabila salinan tersebut diperlukan untuk:
a. penelitian dan pengembangan Perangkat Lunak Komputer tersebut;
b. arsip atau cadangan atas Perangkat Lunak Komputer yang diperoleh secara sah, sebagai pencegahan dari kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dipergunakan.
(2) Apabila penggunaan lisensi yang sah atas suatu Perangkat Lunak Komputer yang batas waktunya telah berakhir, salinan atau adaptasi Perangkat Lunak Komputer tersebut harus dimusnahkan.


Pasal 22

(1) Perbanyakan untuk kepentingan pribadi atas suatu Ciptaan yang telah dipublikasikan hanya dimungkinkan sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
(2) Perbanyakan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
b. keseluruhan atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
c. keseluruhan atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
d. Perangkat Lunak Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
e. perbanyakan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.


Pasal 23

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip baik secara langsung maupun tidak langsung tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian dari Ciptaan, tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

a. Perbanyakan tulisan secara reprografi yang telah dipublikasikan, diringkas, atau dirangkum, dengan maksud untuk memenuhi permintaan seseorang, dengan syarat:
1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut semata-mata akan dipergunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
2. perbanyakan tulisan secara reprografi tersebut dilakukan secara terpisah, apabila dilakukan secara berulang harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
3. tidak ada Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola dan menawarkan lisensi kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang difotokopi.
b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, musnah, rusak dari koleksi permanen di perpustakan atau lembaga arsip, dengan syarat perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi yang wajar, atau pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah, apabila dilakukan secara berulang harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk pengomunikasian atau pertukaran informasi antar perpustakaan atau lembaga arsip.


Pasal 24

Perbanyakan, penyiaran, atau Pengomunikasian untuk tujuan informasi dengan menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, apabila:
a. Perbanyakan dalam suatu surat kabar atau jurnal, penyiaran atau Pengomunikasian Kepada Publik atas suatu artikel yang dipublikasikan dalam suatu surat kabar atau jurnal aktual bidang ekonomi, politik, agama atau penyiaran berita yang sejenis; izin tersebut tidak dapat diberikan dalam hal perbanyakan, penyiaran atau Pengomunikasian Kepada Publik yang salinannya disediakan langsung oleh Pencipta, atau berhubungan dengan penyiaran atau Pengomunikasian Kepada Publik atas suatu Ciptaan;
b. Perbanyakan dan penyiaran atau Pengomunikasian Kepada Publik atas suatu laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari suatu Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu;
c. perbanyakan dalam suatu surat kabar, jurnal, penyiaran atau Pengomunikasian Kepada Publik dari suatu karya ilmiah, pidato, ceramah atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.


Pasal 25

(1) Perbanyakan secara temporer atas suatu Ciptaan diizinkan apabila:
a. Perbanyakan tersebut dilakukan pada saat dilaksanakannya transmisi digital atau pada saat pembuatan ciptaan secara digital dalam media penyimpanan agar dapat dibaca;
b. Perbanyakan tersebut dilakukan oleh orang atau badan hukum atas izin Pencipta untuk mentransmisikan suatu Ciptaan; dan
c. Perbanyakan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat yang dilengkapi dengan meka-nisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan ditampilkannya kembali Ciptaan tersebut untuk maksud apa pun.
(2) Tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman temporer untuk tujuan aktifitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
(3) Rekaman temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusnahkan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
(4) Rekaman temporer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai karakteristik khusus dapat didokumentasikan dengan membuat 1 (satu) salinan untuk kepentingan arsip resmi.


Pasal 26

Pemerintah melarang Publikasi, Pendistribusian Kepada Publik, atau Pengomunikasian Kepada Publik setiap Ciptaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta pertahanan keamanan Negara setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.


Pasal 27

(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta dapat menyelenggarakan Publikasi, Pendistribusian Kepada Publik, atau Pengomunikasian Kepada Publik suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain, dengan ketentuan wajib memberikan penghargaan kepada Pemegang Hak Cipta.
(2) Lembaga Penyiaran yang mempublikasikan, mendistribusikan kepada publik, atau mengomunikasikan kepada publik Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mendokumentasikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin dari Pemegang Hak Ciptanya.


Bagian Kesembilan: Hak Cipta atas Potret

Pasal 28

(1) Untuk memperbanyak, mempublikasikan, mendistribusikan, atau mengomunikasikan Ciptaannya kepada publik, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
(2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyakan, Publikasi, Pendistribusian Kepada Publik, atau Pengomunikasian Kepada Publik, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang yang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
(3) Ketentuan sebaagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
c. untuk kepentingan orang yang dipotret.


Pasal 29

Pemegang Hak Cipta atas Potret dilarang mempublikasikan, mendistribusikan kepada publik atau mengomunikasikan kepada publik atas potret yang dibuat:
a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
c. tidak untuk kepentingan yang dipotret, apabila Publikasi, Pendistribusian Kepada Publik atau Pengomunikasian Kepada Publik tersebut bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.


Pasal 30

Pemotretan yang hasilnya untuk dipublikasikan, didistribusikan kepada publik atau dikomunikasikan kepada publik atas seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain oleh Pelaku Pertunjukan atau Pemegang Hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan tersebut berlangsung.


Pasal 31

Potret seseorang dapat diperbanyak dan dipublikasikan, didistribusikan atau dikomunikasikan kepada publik untuk kepentingan keamanan umum dan/atau keperluan proses peradilan pidana oleh instansi yang berwenang.


Pasal 32

(1) Pemilik Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak untuk mempertunjukkan Ciptaan dalam suatu pameran umum atau memperbanyak dalam suatu katalog yang diproduksi semata-mata untuk keperluan pameran tanpa persetujuan dari Pemegang Hak Cipta kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Ciptaan.
(2) Ketentuan untuk mempertunjukkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap karya seni berupa Potret tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.


Bagian Kesepuluh: Hak Moral

Pasal 33

(1) Pencipta memiliki hak moral sebagai berikut:
a. untuk tetap dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama samaran;
c. mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. mengadakan perubahan judul dan anak judul Ciptaan; dan
e. mengajukan gugatan atas distorsi, mutilasi, atau modifikasi lain atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasinya.
(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku walaupun hak ekonomi Pencipta telah berakhir.
(3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama hidup Pencipta, tetapi pelaksanaan hak-hak tersebut dapat dialihkan dengan testamen atau sebab lain yang diperbolehkan menurut undang-undang setelah Pencipta meninggal dunia.
(4) Pencipta atau penerima pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melepaskan hak moral dengan syarat pelepasan hak tersebut dinyatakan secara jelas dan tertulis.


Pasal 34

(1) Informasi Manajemen Hak Cipta meliputi informasi tentang:
a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasikan originalitas substansi suatu Ciptaan dan penciptanya;
b. nama Pencipta;
c. Pemegang Hak Cipta;
d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
e. nomor; dan
f. kode informasi.
(2) Informasi Elektronik Hak Cipta meliputi informasi tentang:
a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Publikasi Ciptaan;
b. nama Pencipta;
c. Pemegang Hak Cipta;
d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
e. nomor; dan
f. kode informasi.
(3) Informasi Manajemen Hak Cipta dan Informasi Elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang dimiliki Pencipta dilarang ditiadakan, diubah, atau dirusak kecuali diperjanjikan lain.


Bagian Kesebelas: Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 35

Sarana kontrol teknologi yang digunakan untuk melindungi Ciptaan atau sebagai pengaman Hak Cipta dilarang untuk dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.


Pasal 36

(1) Ciptaan ciptaan yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, seperti cakram optik atau media lain, wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Bagian Keduabelas: Hak Cipta Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 37

Untuk melakukan pencegahan pelanggaran Hak Cipta melalui Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah berwenang:

a. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta; dan
b. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta.
c. Melakukan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap karya hak cipta dan karya hak terkait di tempat pertunjukan.


Pasal 38

(1) Menteri yang tugas dan fungsinya dibidang telekomunikasi dan informatika dapat menutup atau menghentikan layanan sistem elektronik atau konten tertentu dalam sistem elektronik dimaksud jika terdapat bukti-bukti awal pelanggaran Hak Cipta.
(2) Penutupan dan penghentian layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
(3) Pelaksanaan penutupan dan penghentian layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dituntut secara perdata, pidana dan/atau administrasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan layanan sistem elektronik atau konten tertentu dalam sistem elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.


Pasal 39

Masyarakat yang mengetahui terjadinya pelanggaran Hak Cipta melalui sistem elektronik dapat melaporkan kepada Menteri untuk merekomendasikan penutupan atau penghentian kepada menteri yang tugas dan fungsinya dibidang telekomunikasi dan informatika.

BAB III MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 40

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:
a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; d. seni batik;
e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
f. arsitektur;
g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
h. alat peraga; dan
i. peta.
berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
(2) Hak Cipta atas Ciptaan:
a. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
b. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
c. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan komputer atau media lainnya, dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dipublikasikan.
(3) Hak Cipta atas Ciptaan berupa seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dipublikasikan.
(4) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.


Pasal 41

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:
a. Perangkat Lunak Komputer;
b. sinematografi;
c. permainan video;
d. fotografi;
e. database; dan
f. karya hasil pengadaptasian;
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dipublikasikan.
(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dipublikasikan.


Pasal 42

(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
a. Pasal 14 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
b. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal 14 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.


Pasal 43

(1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang dipublikasikan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Publikasi bagian yang terakhir.
(2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang dipublikasikan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.


Pasal 44

(1) Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a berlaku tanpa batas waktu.
(2) Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.


Pasal 45

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:
a. selama 50 (lima puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Pasal 41, Pasal 42 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut dipublikasikan, diketahui oleh umum dan diterbitkan;
b. selama 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut dipublikasikan, diketahui oleh umum dan diterbitkan; atau
c. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4), setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya.

BAB IV PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 46

(1) Menteri menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan.
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
(3) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
(4) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
(5) Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.


Pasal 47

(1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.
(2) Pendaftaran Ciptaan tidak dapat diberikan terhadap seni lukis berupa logo atau tanda pembeda yang dipergunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa dan atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha atau badan hukum.
(3) Surat pendaftaran ciptaan yang dikeluarkan Menteri merupakan bukti awal atas kepemilikan suatu ciptaan.


Pasal 48

(1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
(2) Permohonan diajukan kepada Menteri dengan surat rangkap 3 (tiga) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya serta dilampiri surat pernyataan bermaterai cukup.
(3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan pendaftaran Ciptaan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.


Pasal 49

Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.


Pasal 50

(1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat permohonan.
(2) Dalam hal permohonan yang diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Indonesia maka wajib melalui Kuasa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
(3) Permohonan pendaftaran ciptaan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 49 dilakukan penelusuran oleh Menteri, untuk menentukan apakah pemohon benar-benar Pencipta atau pemegang Hak atas Ciptaan yang dimohonkan dan apakah Ciptaan yang diajukan permohonannya merupakan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang orisinal.
(4) Hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan oleh Menteri untuk menerima atau menolak permohonan pendaftaran Ciptaan.


Pasal 51

Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) memuat, antara lain:
a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2); dan
d. nomor pendaftaran Ciptaan.


Pasal 52

Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Menteri dengan lengkap menurut Pasal 48, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.


Pasal 53

(1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 48 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
(2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.


Pasal 54

Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.


Pasal 55

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:
a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 hingga Pasal 45;
c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


BAB V LISENSI

Pasal 56

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlangsung selama jangka waktu Lisensi.
(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
(4) Penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberiannya dilakukan dengan memperhatikan praktek yang lazim berlaku antara Pencipta dengan penerima Hak Cipta dalam penghitungan dan pengenaan royalti yang didasarkan pada perjanjian lisensi untuk bidang Ciptaan yang sejenis.
(5) Untuk menetapkan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri dapat menetapkan pedoman perjanjian lisensi tertentu antara Pencipta dan pihak-pihak terkait.


Pasal 57

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).


Pasal 58

(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang menimbulkan akibat yang merugikan para pihak yang melakukan perjanjian dan/atau perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.
(2) Perjanjian Lisensi harus dilaksanakan dengan asas keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.
(3) Perjanjian lisensi maupun pengalihan hak pemanfaatan ciptaan tidak boleh menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.
(4) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
(5) Perjanjian Lisensi yang bertentangan dengan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah batal demi hukum.
(6) Perjanjian Lisensi yang tidak berbatas waktu dan merugikan Pencipta, berakhir 2 (dua) tahun setelah diberlakukannya undang-undang ini dan hak–hak atas ciptaan dimaksud dikembalikan ke Pencipta.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.


BAB VI LISENSI WAJIB

Pasal 59

(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
(2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
(3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. 7 (tujuh) tahun sejak dipublikasikannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
(6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.


BAB VII DEWAN HAK CIPTA (KOMISI HAK CIPTA)

Pasal 60

(1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan, kajian Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.
(2) Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(4) 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Undang-undang ini Dewan Hak Cipta harus sudah terbentuk.


CATATAN : BAB VII Mengenai Dewan Hak Cipta Dihapus, sesuai dengan arahan Menpan dan Menkeu.


BAB VIII HAK TERKAIT

Bagian Kesatu: Hak Pelaku Pertunjukan

Pasal 61

(1) Pelaku Pertunjukan mempunyai hak ekonomi untuk melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melaksanakan:
a. penyiaran atau Pengomunikasian Kepada Publik atas pertunjukannya, kecuali penyiaran atau Pengomunikasian Kepada Publik tersebut merupakan:
1. hasil Fiksasi pertunjukannya dan telah diberi izin olehnya; atau
2. penyiaran kembali atau diizinkan oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali menyiarkan pertunjukannya.
b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
c. Perbanyakan langsung maupun tidak langsung atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
d. Pendistribusian Kepada Publik atas fiksasi pertunjukan atau salinannya;
e. penyewaan kepada publik atas fiksasi pertunjukan atau salinannya;
f. penyediaan kepada publik atas fiksasi pertunjukannya melalui kabel atau tanpa kabel yang dapat diakses kapan dan di mana pun.
(2) Pendistribusian Kepada Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah di fiksasikan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Pelaku Pertunjukan kepada orang lain di mana pun.
(3) Pelaku Pertunjukan tetap memiliki hak untuk menuntut agar namanya tetap dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan atas pertunjukannya, kecuali disetujui sebaliknya, dan untuk mengajukan gugatan atas distorsi, mutilasi, atau modifikasi lain atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasinya, sekalipun hak ekonominya telah dialihkan atau berakhir.


Bagian Kedua: Hak Produser Fonogram

Pasal 62

(1) Produser Fonogram mempunyai hak ekonomi untuk melakukan sendiri, memberi izin atau melarang pihak lain untuk melakukan:
a. Perbanyakan atas Fonogram secara langsung atau tidak langsung, dengan cara atau bentuk apapun;
b. Pendistribusian Kepada Publik atas Fonogram asli atau salinannya;
c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram;
d. penyediaan kepada publik atas Fonogram baik dengan kabel atau tanpa kabel, yang dapat diakses kapan dan di mana pun.
(2) Pendistribusian Kepada Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada orang lain di mana pun.


Bagian Ketiga: Hak Lembaga Penyiaran

Pasal 63

Lembaga Penyiaran mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melaksanakan:
a. penyiaran ulang atas siarannya;
b. Pengomunikasian Kepada Publik atas siarannya;
c. Fiksasi atas siarannya; atau
d. Perbanyakan atas Fiksasi siarannya.


Bagian Keempat: Pembatasan Perlindungan

Pasal 64

Ketentuan dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63, tidak berlaku terhadap kegiatan berupa:
a. Penggunaan kutipan singkat pertunjukan, Fonogram, atau siaran untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan semata-mata untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
b. Perbanyakan pertunjukan, Fonogram, atau siaran semata-mata untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
c. Perbanyakan pertunjukan, Fonogram, atau siaran semata-mata untuk keperluan pengajaran kecuali terhadap pertunjukan dan Fonogram yang telah dipublikasikan sebagai bahan materi pengajaran;
d. Hal-hal tertentu yang memungkinkan suatu pertunjukan, Fonogram, atau siaran dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram atau Lembaga Penyiaran.


Bagian Kelima: Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram
=

Pasal 65

(1) Jika suatu Fonogram telah dipublikasikan secara komersial, atau Perbanyakan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan penyiaran, pengomunikasian, atau pertunjukan kepada publik, pengguna harus membayar remunerasi/imbalan yang wajar bagi Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram;
(2) Kecuali diperjanjikan lain antara Pelaku Pertunjukan dengan Produser Fonogram, setengah dari pendapatan Produser Fonogram harus dibayarkan kepada Pelaku Pertunjukan;
(3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, berlaku sejak tanggal Publikasi Fonogram hingga 50 (lima puluh) tahun sepanjang Fonogram masih dilindungi menurut Undang-Undang ini;
(4) Fonogram yang tersedia untuk diakses oleh publik baik melalui kabel atau tanpa kabel, kapan dan di mana pun, harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dipublikasikan untuk kepentingan komersial.


Pasal 66

(1) Jangka waktu perlindungan bagi:
a. Pelaku Pertunjukan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasikan dalam Fonogram atau audiovisual;
b. Produser Fonogram berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasikan; atau
c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
(2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 01 Januari tahun berikutnya setelah:
a. suatu pertunjukan difiksasikan dalam Fonogram atau audiovisual;
b. suatu Fonogram difiksasikan; atau
c. suatu karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.


BAB IX LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Pasal 67

(1) Dalam rangka mengatur pengelolaan hak ekonomi untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai satu-satunya lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.
Penjelasan ayat (1) mengenai Ketetapan Oleh Menteri
Catatan:
LMK membiayai secara mandiri.
(2) Anggota Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berjumlah sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang yang terdiri atas unsur asosiasi profesi di bidang Hak Cipta, akademisi, pemerintah, dan masyarakat.
(3) Ketua dan wakil ketua merangkap anggota dipilih diantara anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Aggaran Dasar, bentuk, susunan, dan tata kerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ditetapkan oleh anggota Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, susunan dan organisasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(6) Terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit keuangan dan audit kinerja oleh auditor independen minimal 1 (satu) tahun sekali.
(7) Hasil audit sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.
(8) 1 (satu) tahun dari tanggal ditetapkannya Undang-undang ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional harus sudah terbentuk.


BAB X BIAYA

Pasal 68

Untuk setiap pengajuan permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dikenai biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Alternatif keuangan:
Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54, dan Pasal 58 ayat (4) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.


BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 69

(1) Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga dengan melibatkan para pihak yang terkait dengan pendaftaran ciptaan.
(2) Berdasarkan keputusan Pengadilan maka Menteri akan menghapus dari daftar umum Ciptaan.


Pasal 70

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat siapa pun yang tanpa persetujuannya:
a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
c. meniadakan nama samaran;
d. mengubah judul, anak judul, atau isi Ciptaan. atau
e. melakukan distorsi, mutilasi, atau modifikasi lain atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasinya.


Pasal 71

(1) Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang dipublikasikan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
(2) Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik hak terkait juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
(3) Pemegang Hak Cipta dan atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan hanya kepada Pengadilan Niaga atas segala bentuk sengketa terkait dengan hak cipta dan hak terkait.
(4) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Publikasi, Pendistribusian Kepada Publik, Pengomunikasian Kepada Publik, dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
(5) Jika para pihak memilih penyelesaian sengketa secara ajudikatif melalui pengadilan, Pengadilan Niaga adalah satu-satunya Pengadilan yang memiliki Kompetensi Absolut dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.


Pasal 72

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.


Pasal 73

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.


Pasal 74

(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
(2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
(3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.
(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
(5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.


Pasal 75

(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
(2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
(4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.


Pasal 76

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.
(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.
(3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.


Pasal 77

(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2).
(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.
(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
(4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).


Pasal 78

(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
(5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
(6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.


Pasal 79

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.


Pasal 80

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 tidak mengurangi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melaporkan secara pidana atas pelanggaran Hak Cipta.


BAB XII PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 81

Berdasarkan bukti yang cukup, pencipta atau pemegang hak cipta dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:
a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta;
b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta tersebut.


Pasal 82

(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:
a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta;
b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Hak Cipta;
c. keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
d. adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
e. membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Niaga.
(2) Dalam hal penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.


Pasal 83

Dalam hal Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.


Pasal 84

(1) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
(2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.
(3) Panitera mencatat permohonan penetapan sementara pada tanggal permohonan penetapan sementara tersebut diajukan dan pada tanggal yang sama panitera menyampaikan permohonan penetapan sementara tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga.
(4) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
(5) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah permohonan penetapan sementara tersebut diterima atau ditolak.
(6) Dalam hal permohonan penetapan sementara diterima, hakim pengadilan niaga menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan.
(7) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasannya.


Pasal 85

(1) Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk dimintai keterangan.
(2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti-bukti dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan.
(4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan harus segera mengajukan Gugatan ganti rugi atas Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan/atau membuat aduan atas adanya pelanggaran hak atas Hak Cipta kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.


BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 86

Penyidikan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP
(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hak kekayaan intelektual diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
f. melakukan penyitaan bersama sama dengan pihak Kepolisian terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.
Catatan : huruf g ditambah disesuaikan dengan RUU Merek.

(1) Dalam hal pejabat penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia guna kelancaran penyidikan.
(2) Penyidik pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Hak Cipta, penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan melaporkan kepada penyidik polri. (POLRI)
Cat : pengaturan ...paling lama 14 (empat belas) hari.
(3) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. (POLRI)

(4) Dalam rangka menciptakan kepastian dan penegakkan hukum di bidang Hak Cipta, Hak Terkait Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib meminta keterangan ahli di bidang hak cipta kepada Menteri.


BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), atau Pasal 62 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar Pasal 63 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar Pasal 27 atau Pasal 28, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(5) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 34 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(6) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) merupakan delik biasa.
(8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan delik aduan.


Pasal 88

Tidak dipidana, apabila tindakan berupa pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait dan pencipta atau pihak terkait dimaksud menyatakan tidak berkeberatan atas pelanggaran tersebut.


Pasal 89

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau orang-orang yang berwenang mewakili korporasi.
(2) Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.
(3) Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pimpinan dan/atau pengurus.
(4) Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk/dan atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.


Pasal 90

(1) Disamping pidana pokok dapat juga dikenakan pidana tambahan, berupa kewajiban pengembalian dana hasil tindak pidana beserta bunganya kepada pihak yang dirugikan.
(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda yang bersangkutan disita oleh jaksa dan dilelang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutupi pengembalian dana hasil tindak pidana beserta bunganya.

Pasal 91

(1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan undang-undang di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai ketentuan undang-undang di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 92

(1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan dan dirampas oleh Negara.


BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Undang Undang ini berlaku terhadap:
a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang dipublikasikan untuk pertama kali di Indonesia;
c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
2. negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.


Pasal 94

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.


Pasal 95

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.


Pasal 96

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta,
pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO


Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

  • About CC Wiki
  • This page was last modified on 28 November 2012, at 06:24.